Minggu ke-3 : DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA

Pengertian HAM

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Hukum HAM Internasional

Secara internasional, HAM termasuk kedalam sistem hukum internasional (dibentuk oleh masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara). Negara mempunyai peranan penting dalam membentuk sistem hukum tersebut melalui kebiasaan, perjanjian internasional, atau bentuk lainnya seperti deklarasi maupun petunjuk teknis. Kemudian negara menyatakan persetujuannya dan terikat pada hukum internasional tersebut. Dalam HAM, yang dilindungi dapat berupa individu, kelompok atau harta benda. Negara atau pejabat negara sebagai bagian dari negara mempunyai kewajiban dalam lingkup internasional untuk melindungi warga negara beserta harta bendanya.
Standar HAM Internasional dibentuk dan dikembangkan dalam berbagai forum internasional. Proses pembentukan standar ini dilakukan oleh perwakilan negara-negara dalam forum internasional melalui proses yang panjang dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Proses pembentukan ini tidak hanya membahas bentuk dan substansi dari rancangan deklarasi dan perjanjian yang akan disepakati tetapi juga dibahas secara detail pasal per pasal dan kata perkata dari isi perjanjian yang kemudian disepakati menjadi perjanjian internasional oleh negara-negara.

Sumber Hukum Internasional HAM

Norma dan standar HAM berasal dari hukum internasional. Sumber hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional terdiri dari 3 sumber utama dan 2 sumber tambahan. Sumber hukum tersebut adalah :

a.      Hukum Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara, bertujuan untuk membentuk hukum sehingga mempunyai akibat hukum. Bentuknya dapat berupa kovenan, konvensi, perjanjian dan lain-lain.

b.      Hukum Kebiasaan Internasional
Kebiasaan internasional (Customary International Law) adalah kebiasaan internasional antar negara-negara di dunia, merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai ‘hukum’.

c.       Prinsip Hukum Umum
Prinsip Hukum Umum adalah asas hukum umum yang terdapat dan berlaku dalam hukum nasional negara-negara di dunia. Prinsip ini mendasari sistem hukum positif dan lembaga hukum yang ada di dunia.

d.      Putusan Hakim
Putusan pengadilan internasional merupakan sumber hukum tambahan dari tiga sumber hukum utama di atas. Keputusan pengadilan ini hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja. Namun demikian, keputusan tersebut dapat digunakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu perkara, yang didasarkan pada tiga sumber hukum utama di atas.

e.       Pendapat para ahli hukum internasional
Pendapat ahli hukum internasional yang terkemuka adalah hasil penelitian dan tulisan yang sering dipakai sebagai pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional. Meskipun demikian, Pendapat tersebut bukan merupakan suatu hukum.

Deklarasi HAM PBB 1948

Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau Universal Independent of Human Righ dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut dilatarbelakangi oleh usainya perang dunia II dan banyaknya negara-negara di Asia dan Afrika merdeka dan bergabung dalam United Nation of Organization ( UNO )atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ), yang tujuan awalnya adalah untuk mencegah terjadinya perang dunia kembali. Deklarasi HAM PBB terdiri dari 30 pasal.

Hak Asasi Manusia dan Hukum Nasional

Negara (termasuk di dalamnya Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya) dalam melaksanakan tindakan-tindakannya harus dilandasi oleh peraturan hukum sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Negara bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, perlindungan hak-hak,kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warganya. Sifat dari negara hukum adalah dimana alat-alat perlengkapan negara bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Negara hukum mempunyai ciri sebagai berikut:
Pengakuan dan perlindungan HAM;
Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
Didasarkan pada rule of law.
Dengan demikian, dalam negara hukum harus ada jaminan dan perlindungan HAM yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum dan bukan berdasarkan kemauan pribadi atau kelompok.

Instrumen Hukum HAM Nasional

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan asas-asas tentang pengakuan negara terhadap HAM, bahwa setiap individu dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama, dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun HAM dan kebebasan dasar manusia dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1)      Hak Hidup (Pasal 9);
2)      Hak untuk Berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10);
3)      Hak Mengembangkan Diri (Pasal 11-16);
4)      Hak Memperoleh keadilan (Pasal 17-19);
5)      Hak Kebebasan Pribaditurut serta dalam Pemerintahan (Pasal 20-27);
6)      Hak atas Rasa Aman (Pasal 28-35);
7)      Hak atas Kesejahteraan (Pasal 36-42);
8)      Hak Turut Serta dalam Pemerintahan (Pasal 43-44);
9)      Hak-hak Perempuan (Pasal 45 – 51);
10)  Hak-hak Anak (Pasal 52 -66).

UU No. 39 tahun 1999 mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia, sehingga pemerintah selalu memperhatikan hak-hak masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Hal ini meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam dan lain-lain.
Selain dari HAM yang diatur dalam UU No. 39 tahun 1999, terdapat juga pengaturan kewajiban dasar manusia, yaitu:

1)      Setiap orang wajib patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum tidak tertulis dan hukum internasional mengenai HAM;
2)      Kewajiban warga negara wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara;
3)      Kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain;
4)      Kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Contoh Kasus Pelanggaran HAM : Peristiwa LP Cebongan, Sleman

Singkat cerita, kompleks penjara LP Cebongan menjadi lokasi penyerangan dan penembakan terhadap empat orang tahanan pada Sabtu 23 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 WIB. Kejadian itu bermula saat LP menerima kiriman 11 orang tahanan dari Polda Yogyakarta pada Jumat 22 Maret 2013. Dari 11 tahanan yang dipindahkan, empat di antaranya merupakan tersangka kasus pembunuhan anggota Kopassus di Hugos Cafe, Sleman. Pada pukul 00.30 WIB, Sabtu dini hari LP tersebut kedatangan sekelompok orang yang diperkirakan berjumlah 11 orang, mereka berpakaian bebas dan mengenakan celana jeans. Saat itu juga mereka memaksa masuk ke ruang tahanan dimana empat orang tersangka kasus penusukan Kopassus di Hugos Café ditahan. Dalam waktu singkat, empat tahanan tersebut ditembak mati di ruang tahanan mereka. Telah diketahui bahwa pelaku pembantaian tersebut adalah anggota Kopassus dengan motif balas dendam.
Dari peristiwa tersebut membuktikan adanya pelanggaran HAM yang bahkan dilakukan oleh oknum penegak hukum. Tahanan yang seharusnya diadili dengan prosedur yang berlaku, tidak dicerminkan dalam kasus ini. Telah disebutkan dalam Deklarasi HAM PBB Pasal 10 yang berbunyi “Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.”
Eksekusi yang dilakukan anggota Kopassus tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dari semua pihak, baik yang pro maupun yang kontra. Secara kasat mata, kasus ini jelas terlihat anggota Kopassus tersebut melanggar HAM, salah satu alasannya adalah pelanggaran HAM-nya terdapat pada negara gagal melindungi tahanan hingga hilang nyawa (HAM paling pokok – hak hidup) dan pelakunya aparat negara, tetapi banyak pihak yang memberikan tanggapan bahwa peristiwa tersebut tidak melanggar HAM, hanya pelanggaran anggota saja.
Semua orang bebas berpendapat, hanya saja pendapat tersebut harus bersifat objektif tanpa menguntungkan pihak tertentu. Saran saya kepada penegak hukum negara Indonesia tercinta ini yaitu adililah seadil mungkin dan seobjektif mungkin, karena pada dasarnya negara kita adalah negara hukum. Saya yakin penegak hukum negara ini adalah orang-orang pilihan yang sudah pasti ahli dalam masalah hukum, jadi realisasikan harapan masyarakat Indonesia terhadap hukum yang adil dan tidak bisa dibeli, serta tidak memihak kelompok apapun.

Sumber      :
http://azisgr.blogspot.com/2009/03/deklarasi-ham-pbb-1948.htmlhttp://darwinjh.blogspot.com/2012/12/hukum-ham-nasional-a.htmlhttp://fanziprasetia.blog.com/2011/03/18/hak-asasi-manusia-pasal/http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusiahttp://nasional.news.viva.co.id/news/read/399901-kronologi-serangan-di-lp-cebongan-versi-kontrashttp://news.detik.com/read/2013/04/16/111226/2221392/10/danjen-kopassus-tidak-ada-pelanggaran-ham-di-lp-slemanhttp://www.tribunnews.com/2013/04/12/pro-kontra-pernyataan-menhan-atas-kasus-lp-cebongan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s